Penulis: Wawan Akuba
Maa Ledungga, sebuah perayaan pesta seni jelang panen padi, yang digelar sejak 11 Desember 2019 lalu, hingga kini masih berlangsung dengan meriah. Tamu utamanya adalah Oei Hong Djien, kolektor kawakan yang dijuluki The Godfather seni rupa kontemporer Indonesia. Selain itu, seniman-seniman dari luar daerah turut memeriahkan pertunjukkan seni rupa yang unik dan pertama kali di Indonenesia itu, karena digelar di tempat penggilangan padi.
Namun di balik semua suka citanya, kegembiraan Maa Ledungga rupanya memiliki cerita panjang tentang sebuah kekecewaan. Tupalo, sebagai komunitas penggagasnya, beserta seniman lain yang ikut terlibat, menyimpan cerita itu rapat-rapat. Hingga ketika waktunya dirasa benar-benar tepat, Tupalo memublikasikannya dengan cara membuat konferensi pers.
***
Di sebuah pagi yang mendung di Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Bone Bolango. Awaludin tampak sibuk mempersiapkan segala sesuatu di pasar seni rakyat. Hari itu, Minggu 15 Desember 2019, pasar seni rakyat merupakan bagian dari rangkaian acara Maa Ledungga. Awal, panggilan akrabnya, adalah salah seorang konseptor dari Tupalo, penggagas, dan juga panitianya.
“Konferensi pers somo mulai jo,” kata Syam Terrajana, seorang perupa anggota Tupalo, yang selama dua tahun belakangan ini menetap di Yogyakarta.
Di tengah ramainya suasana pasar seni rakyat, kursi-kursi plastik bergeser ke bawah pohon bambu yang rindang. Awal mulai duduk. Di sampingnya ada I Wayan Seriyoga Parta, seorang kurator, dan sampingnya lagi ada Syam Terrajana. Tujuan mereka untuk menjelaskan soal kegiatan Maa Ledungga dan duduk perkara kerja sama dengan Bappeda Provinsi Gorontalo yang batal.
“Kronologinya begini,” Awal mulai bercerita.
Maa Ledungga rencana semula akan digelar pada bulan Juli 2019, saat mayoritas petani padi sedang panen padi saat itu. Namun, rencana itu harus bergeser ke bulan Desember karena di waktu yang hampir sama, Tupalo sedang mempersiapkan pameran lukisan di Studio Jaring, Kota Batu, Jawa Timur. Pameran itu bertajuk “Pijar Timur” dan digelar selama dua pekan di bulan Agustus 2019 itu. Ketika itu Tupalo mendapat dukungan dari Bappeda untuk pencetakan seratus lebih eksemplar buku katalog pameran. Dukungan itu diberikan dalam bentuk dana sejumlah 8 juta rupiah.
Saat pameran berlangsung di Kota Batu, di waktu yang sama, Kepala Bappeda beserta timnya sedang berkegiatan di lokasi yang tidak jauh dari kota itu. Sehingga kemudian menyempatkan hadir di Studio Jaring tersebut. Kedatangan tim dari Bappeda disambut oleh dua orang seniman Tupalo: Pipin Idris dan Iwan Yusuf. Mereka memberi tour pameran kepada tamu dari Bappeda Gorontalo, menjelaskan banyak hal tentang seni rupa di Gorontalo dan bagaimana perkembangannya saat ini, serta langkah untuk memperkenalkannya pada masyarakat luas.
Dari perbincangan itu, kemudian lahir ide dari Bappeda sendiri untuk mendatangkan langsung seniman dari luar Gorontalo pada perayaan Maa Ledungga yang akan digelar oleh Tupalo pada bulan Desember. Seniman-seniman undangan ini diharapkan dapat melihat langsung perkembangan seni rupa di Gorontalo. Pertemuan itu menjadi awal pembicaraan yang mengarah kepada keinginan Bappeda untuk membantu Maa Ledungga. Budiyanto Sidiki, Kepala Bappeda, menawarkan lembaga yang dipimpinnya itu mendukung pendanaan kegiatan Maa Ledungga nanti. Dengan teknis pendanaan yang akan dibicarakan di Gorontalo pada pertemuan selanjutnya. Saat itu, Bappeda sangat antusias terhadap kegiatan Maa Ledungga.
Waktu berlalu cepat dan pameran di Kota Batu selesai. Di awal Oktober, melalui pesan WhatsApp, Grace Rawung, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda, menanyakan persiapan kegiatan Maa Ledungga yang telah dilakukan oleh Tupalo kepada Awal. Ia menjawab, bahwa kegiatan mereka kemungkinan akan dilakukan pada akhir November 2019 atau pada awal Desember 2019. Setelah komunikasi itu dilakukan, Tupalo kemudian diundang ke kantor Bappeda untuk membicarakan teknis dan seperti apa kegiatan Maa Ledungga.
Bersama anggota Tupalo lainnya, Awal memenuhi undangan dengan mendatangi kantor Bappeda. Di sana, mereka dijamu oleh Sekretaris Bappeda. Dalam pertemuan itu, Awal memaparkan 15 butir kegiatan dalam Maa Ledungga.
“Kalau bisa didukung oleh Bappeda, bagaimana? Bagaimana bisa masuk menjadi salah satu sponsorship?” ujar Awal, menirukan pertanyaan Sekretaris Bappeda saat itu.
Awal menjawab bahwa saat ini, metode pendanaan untuk setiap kegiatan Tupalo masih bersifat independen. Mengandalkan penjualan kaus kegiatan, karya-karya seniman, dan donasi dari masyarakat. Namun karena ada keinginan dari Bappeda untuk memperkenalkan juga seni rupa Gorontalo kepada masyarakat luas, maka Awal mengungkapkan bahwa kemungkinan yang bisa dibantu oleh Bappeda adalah mendanai tiket kedatangan para seniman dari luar Gorontalo. Seperti keinginan yang sama seperti yang dibicarakan di Kota Batu saat itu.
Bappeda kemudian menyetujui itu. Disepakati saat itu untuk mendatangkan sepuluh seniman. Dengan asumsi tiket pesawat 4 juta rupiah untuk setiap seniman, maka dana yang harus disiapkan oleh Bappeda adalah 40 juta rupiah. Asumsi biaya itu kemudian disanggupi oleh Sekretaris Bappeda. Mereka mengatakan bahwa itu bisa dibiayai. Tidak hanya itu, mereka juga kemudian menanyakan kebutuhan lain yang bisa didanai.
“Kami juga akan menggunakan bambu 300 ujung dan lampu sebagai penerang,” jawab Awal.
Usai pertemuan itu, Tupalo kemudian diminta untuk membuat proposal kegiatan Maa Ledungga. Proposal ini berisi sejumlah rincian pengeluaran yang akan didanai oleh Bappeda. Tidak berlangsung lama, proposal yang diminta, rampung dikerjakan dan diserahkan ke kantor dan diterima langsung oleh Kepala Bappeda.
“Proposal itu berisi kebutuhan riil. Jadi hanya menghitung kebutuhan tiket seniman undangan dari luar Gorontalo. Kami tidak memasukkan biaya konsumsi. Karena itu bisa kami danai dengan hasil donasi dan penjualan kaus,” tutur Awal.
Pada dasarnya, dalam proposal yang diserahkan, Tupalo hanya memasukan beberapa item pendanaan yang memang secara lisan mereka sepakati: hanya tiket kedatangan seniman dan biaya tambahan seperti membeli Bambu. Awal yang saat itu mengantarkan proposal mengungkapkan bahwa Kepala Bappeda saat itu menyutujui daftar pembiayaan dengan nominal yang ditulis. Walaupun saat itu persetujuan itu tidak secara tertulis.
Kepala Bappeda kemudian meminta daftar nama seniman yang akan diundang, sembari mengoordinasi persiapan lainnya setiap hari melalui pesan Whatsapp. Bahkan, pihak Bappeda meminta dua atau tiga seniman dari luar negeri untuk didatangkan juga ke Gorontalo. Dengan begitu, Tupalo pun bergegas menghubungi beberapa seniman dari luar negeri. Di antaranya seniman dari Rusia, Inggris, Jepang, Australia, dan mereka bersedia datang. Namun karena keterbatasan dana yang dialokasikan, maka hanya dua seniman dari empat negara itu saja yang akan didatangkan.
Merasa yakin kegiatannya benar-benar akan didukung, Awal kemudian mengumumkan kabar segar itu kepada perupa lain yang tergabung di Tupalo: bahwa pemerintah daerah, melalui Bappeda, akan mendukung kegiatan mereka. Untuk mekanisme pendanaan dari pemerintah, Tupalo sudah tahu bahwa dananya tidak akan bisa langsung dicairkan, karena harus melalui pelaporan dulu. Sehingga untuk itu, ada pihak ketiga yang akan digunakan dalam meminjamkan dana yang belum bisa dicairkan. Yaitu dengan menggunakan event organizer atau EO. Bambu-bambu yang dibutuhkan kemudian telah dipesan, dan sebagai bukti untuk pembayaran tersebut, EO meminta foto-fotonya saja untuk bukti pelaporan dan pembayaran.
Komunikasi antara Awal dengan Bappeda terus berlanjut, baik dilakukan melalui pertemuan dan percakapan pesan WhatsApp. Membahas seputar lokasi dan teknis pelaksanaannya. Bahkan, sudah dibicarakan untuk memasukkan dua kegiatan Bappeda dalam daftar acara Maa Ledungga. Yakni pameran foto dan peluncuran buku Gorontalo Progresif. Tupalo pun menyanggupi untuk dikolaborasikan dalam Maa Ledungga. Dan kegiatan itu akan dilakukan selama tiga hari pada pembukaannya nanti.
Setelah itu, semuanya tampak berjalan lancar. Sejumlah seniman kondang di luar Gorontalo pun telah dihubungi. Agar tidak menemui kendala pada imigrasi, sejumlah seniman dari luar negeri telah diminta oleh Bappeda soft copy paspornya. Mereka pun langsung mengirimnya. Seiring berjalannya waktu, beberapa perubahan jadwal terus dibahas, baik melalui WhatsApp maupun pertemuan tatap muka. Jadwal pelaksaanaan yang pada pertemuan bulan Oktober telah disepakati tanggal 14 Desember 2019, kemudian pada pertemuan bulan November, diminta dimajukan menjadi 11 Desember 2019. Alasannya untuk memaksimalkan pelaporan kegiatan.
“Permintaan itu kami iyakan. Tapi tetap saja jadwalnya kemudian diminta diubah lagi agar dimajukan di tanggal 9 Desember 2019. Padahal di tanggal itu, para seniman undangan baru dijadwalkan berangkat dari tempat asalnya menuju Gorontalo.”
Meskipun begitu, jadwal tersebut tetap disepakati oleh Tupalo, dengan desain kegiatan sesuai yang diminta oleh Bappeda, yaitu pembukaan dan peluncuran buku Gorontalo Progresif. Sedangkan untuk kegiatan Maa Ledungga lainnya, bisa di hari setelah itu. Tupalo kemudian setuju untuk pembukaan Maa Ledungga dilaksanakan di tanggal 9 Desember 2019 tersebut.
“Entah nanti akan dibuka oleh Gubernur atau Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo. Cuma untuk pameran, bisa kami geser ke tanggal 10 atau 11 Desember2019. Kami tidak masalah dengan jadwal itu,” ungkap Awal.
Ironisnya, dua minggu sebelum acara pelaksanaan Maa Ledungga, Awal tiba-tiba mendapat pesan WhatsApp yang berisi pembatalan bantuan dan kerja sama dari Bappeda. Seluruh dukungan dana, batal diberikan.
“Tiket kedatangan seniman, pembelian bambu, dan seluruh rangkaian kegiatan yang sudah dibicarakan berhari-hari, berminggu-minggu, baik melalui pesan WhatsApp maupun bertemu langsung, dibatalkan,” katanya dengan raut wajah kecewa.
Awal panik. Pembatalan mendadak itu berarti Tupalo harus membayar sendiri bambu yang telah dipesan dengan kisaran harga sekitar 4 juta rupiah. Selain itu seniman yang ada di luar Gorontalo, termasuk di luar negeri telah diberitahu perihal undangan ke Gorontalo, maka berarti mereka harus mencari dana sendiri dengan waktu yang sudah mepet. Karena dana yang dijanjikan oleh Bappeda sebesar 40 juta rupiah sudah menguap bersama harapan-harapan lainnya. Sementara undangan sudah terlanjur disebar kepada para seniman dalam dan luar negeri. Mereka yang diundang adalah seniman kondang dalam dunia seni rupa Indonesia, sebut saja Nasirun, Putu Sutawijaya, dan Gusmen Heriadi dari Yogyakarta.
Awal dan teman-temannya berupaya mempertanyakan langsung ke pihak Bappeda terkait pembatalan mendadak itu.
“Saya sampaikan kepada Kepala Bappeda. Kami ini tidak menawarkan untuk pendanaan dengan mendatangkan seniman dari luar Gorontalo. Bappeda sendiri yang mau dan minta, dan kami menyanggupi, lalu kenapa ketika seniman-seniman ini sudah terlanjur diundang, pendanaannya dibatalkan sepihak,” tutur Awal.
Dalam perjanjian itu memang tidak ada surat secara tertulis yang menguatkan komitmen Bappeda dalam memberi dukungan pendanaan. Tupalo pun tidak sampai pada tahap menagih surat dukungan pendanaan tersebut, karena mereka berpegang pada asas saling percaya. Menurutnya, kerjasama yang dilakukan dengan Bappeda selama ini tidak pernah mengalami kendala. Misalkan pada pendanaan pencetakan katalog buku untuk pameran di Kota Batu.
“Kami seperti sedang ‘dikerjai’ oleh Bappeda. Diberi harapan palsu,” tegas Awal.
Jika pembatalan itu dilakukan sejak semula, Tupalo akan memakluminya. Namun ini sudah pada pertemuan yang kesekian kalinya. Bahkan, Bappeda sudah mendesak agar Tupalo segera melakukan persiapan. Apalagi terkait seniman undangan, Bappeda sangat antusias hingga sampai mempertanyakan bagaimana persiapannya secara berulang-ulang.
Sementara alasan pembatalan itu, kata Awal, adalah karena sangat sulit untuk melakukan pelaporan kegiatan atau membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Hanya sesederhana itu, namun membuat seluruh rencana berantakan. Walaupun begitu, berita pahit itu kemudian tidak diceritakan oleh Awal kepada seluruh perupa dan seniman yang tergabung dalam Tupalo, atau kepada seniman yang diundang. Ia masih mempertimbangkan perasaan dan suasana hati para perupa agar tidak terganggu karena sedang mempersiapkan Maa Ledungga.
“Akhirnya, untuk menutupi kebutuhan yang semula telah dianggarkan dalam pembiayaan oleh Bappeda, kami membuka donasi publik. Dari donasi ini, kami membayar bambu yang telah dipesan dan hal-hal lainnya.”
Sedangkan dari sepuluh seniman yang direncanakan diundang, akhirnya dengan keterbatasan dana yang ada, maka yang datang hanya ada empat orang seniman. Mereka didominasi oleh seniman Yogyakarta.
Pada dasarnya, kata Awal, Tupalo mampu membiayai kegiatannya secara mandiri, dan sama sekali tidak berharap pada pemerintah. Karena selama ini pendanaannya dilakukan secara independen. Tapi dalam kasus ini, pemerintah itu sendiri yang menawarkan, yang kemudian dengan sendiri juga membatalkan.
“Namun secara pribadi, beberapa orang di Bappeda, misalkan Kepala Bappeda, juga ikut berdonasi. Dan kami tidak bisa menolak itu karena memang donasinya terbuka untuk umum. Tapi dana itu belum kami sentuh. Jika nanti terpakai, kami akan kembalikan sisanya,” tutup Awal
Klarifikasi Pembatalan dari Bappeda
Budiyanto Sidiki, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, menjelaskan perihal batalnya kerja sama tersebut. Saya menghubunginya melalui sambungan telepon. Menurutnya secara teknis, kerja sama itu bukan batal, namun hanya belum bisa saja dilakukan tahun ini. Walaupun sebenarnya, dua istilah itu akibatnya sama saja: tidak jadi membiayai perayaan Maa Ledungga yang mereka sepakati secara lisan dan melalui pertemuan berkali-kali.
Budiyanto mengonfirmasi bahwa memang dana yang mereka punya, bukan untuk membiayai Maa Ledungga, tapi pada dasarnya mereka memiliki kegiatan yang direncanakan untuk dikolaborasikan dengan acara Maa Ledungga. Namun ketika mencermati satu per satu agenda dalam Maa Ledungga, juga dalam melihat desain kegiatannya, maka mereka menemukan bahwa ada ketidakcocokan desain kegiatan.
Secara administratif menurutnya, satu persatu kegiatan yang ada di Maa Ledungga, sulit untuk dibiayai karena tidak sesuai dengan komponen pembiayaan di lembaganya, atau rencana kegiatan yang sudah mereka buat. Sehingga secara teknis, pihaknya belum bisa melakukan kerja sama atau membiayai kegiatan tersebut. Karena dari sisi kelembagaan dan administrasinya, tidak memungkinkan untuk dilakukan kerja sama.
“Jadi memang kegiatan Maa Ledungga ini tidak pas dengan kegiatan yang memang sudah kami rancang. Kecuali memang jika kegiatannya itu bunyinya (narasinya) festival. Nah, itu barangkali enak sekali jika disinergikan. Karena kegiatan kami itu festival foto dan bedah buku,” katanya.
Sehingga menurut Budiyanto, dari pada ia keliru dalam mengeluarkan dana dan menyulitkan kedua belah pihak nantinya, maka secara kelembagaan mereka memutuskan untuk tidak meneruskan kerja sama tersebut. Jadi memang, pembatalan ini menurutnya hanya persoalan administrasi saja, tapi walaupun begitu, persoalannya sangat krusial. Karena setiap kegiatan yang ia lakukan harus dipertanggungjawabkan, sehingga jika secara laporan tidak bisa, maka juga tidak bisa dipaksakan.
“Teman-teman itu berharap, kami bisa support seniman yang datang dari luar Gorontalo. Sedangkan kalau dipikir, kedatangan seniman itu sebenarnya tidak dalam rangka kegiatannya Bappeda. Sehingga tidak mungkin saya mengeluarkan biaya untuk transportasi dan akomodasi mereka. Tidak mungkin. Karena keperluan pembiayaan saya itu hanya untuk narasumber,” ujarnya lagi.
Budiyanto Sidiki dalam penjelasaannya, mengungkapkan bahwa memang secara desain kegiatan yang dilakukan oleh Tupalo, nomenklatur tidak cocok dengan komponen pembiayaan yang mereka punya. Sehingga secara administrasi akan menyulitkan mereka dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atau SPJ.
Soal pertemuan berkali-kali dan pembicaraan dengan Tupalo untuk membahas kegiatan, menurut Budi itu hanyalah tahap penjajakan. Bukanlah tahap kerja yang sudah sah secara kelembagaan. Penjajakan itu menurutnya hanya melihat apakah memang cocok disinergikan atau tidak.
“Dan memang tidak cocok,” kata Budiyanto menutup pembicaraannya.(*)
