Penulis: Christopel Paino
Senjata-senjata itu telah lengkap. Pasukan dari Kerajaan Hulondalo siaga di benteng Otanaha. Seujung mata memandang, ketegangan terlihat di danau Limboto. Para pasukan terus mengawasi. Di seberang, tepatnya di Bolihuangga, pasukan dari kerajaan Limutu juga bersiap mengarahkan senjata. Jika perundingan kali ini gagal, alamat pertumpahan darah lebih besar akan terjadi. Perang akan kembali berkecamuk. Padahal, sudah memasuki satu abad lamanya perang berlangsung. Korban banyak berjatuhan.
Harapan kini ada pada dua pembesar dari masing-masing kerajaan itu. Mereka berunding dan akan mengucap janji di danau Limboto. Seorang Panglima bernama Popa adalah representasi rakyat dari kerajaan Limutu. Sedang raja dari kerajaan Hulondalo mengutus panglima perang mereka Eyato, untuk memimpin upaya perdamaian. Mereka naik perahu. Bertemu dalam satu titik. Masing-masing pasukan mengikuti mereka dari belakang. Pusat perhatian tertuju kepada keduanya.
Di tengah danau, nampak Popa dan Eyato mengambil keris mereka masing-masing. Senjata yang menyelip di pinggang itu keluar dari sarangnya. Keris dipanaskan. Lemak daging kerbau diletakan di ujung keris. Keduanya kemudian mengacungkan keris itu dan mengucapkan sumpah.
“Siapa yang melanggar sumpah duo limo lo pohalaa, maka dia akan hancur seperti lemak yang dipanasi keris ini.”
Sumpah-sumpah lainnya terus terucap. Sejurus kemudian, mereka bersepakat melempar semua persenjataan, seperti pedang, tombak, rantai emas, bahkan cincin ke danau Limboto, sebagai simbol telah terjadi kesepakatan perdamaian.
“Untuk mengakhiri pertumpahan darah itu, kedua kerajaan telah mengikat sumpah perdamaian di danau Limboto, yang terkenal dengan nama; Uduluwo Limo Lo Pohalaa,” cerita Alim Niode, budayawan Gorontalo.
Nukilan di atas merupakan peristiwa penting yang terjadi di abad XVII. Ketika itu perseteruan antara dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Hulondalo (Gorontalo) melawan kerajaan Limutu (Limboto). Alim Niode menceritakan peristiwa tersebut ketika saya bertandang ke kantornya.
Dalam narasi lainnya, Harto Juwono, salah seorang sejarawan lulusan Universitas Indonesia, yang menulis naskah “Gorontalo Abad XVII”, mengatakan bahwa diadakan upacara sakral di danau Limboto yang dilakukan oleh dua kerajaan tersebut, dengan membawa pusaka kerajaan. Pusaka yang dibawa itu adalah rantai emas.
Kedua ujung rantai itu dipegang oleh masing-masing raja dari Hulondalo dan Limboto. Mereka bersama-sama memasukannya ke dalam air untuk direndam. Sementara itu kedua raja masing-masing mencuci pedang pusakanya dengan air danau Limboto. Dalam upacara itu, kedua pihak berjanji akan kembali berdamai dan berdampingan baik dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sepakat untuk menyelesaikan sengketanya dengan jalan musyawarah dan menghindari konflik.
“Ketika peristiwa bersejarah itu terjadi, banyak yang tidak melihat posisi benteng Otanaha. Semua mata hanya tertuju pada danau Limboto. Padahal benteng Otanaha dan danau Limboto itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya sangat terkait erat,” jelas Alim Niode.
“Kalau saja tidak ada perdamaian di danau Limboto, perang besar terjadi pada saat itu. Pasukan dari benteng Otanaha akan perang terbuka melawan pasukan yang sudah bersiap di Bolihuangga.”
Bolihuangga kini telah menjadi nama kelurahan di Limboto. Bolihuangga, kata Alim, artinya adalah rumah persenjataan. Pasukan dari kerajaan Limboto siap-siaga di tempat ini.
Lalu, apa pentingnya benteng Otanaha terhadap danau Limboto, bukankah benteng pertahanan di masa perang biasanya berhadapan dengan laut?
Di lihat dari struktur dan bentuknya, kata Alim, benteng itu dibuat oleh bangsa Portugis. Benteng Otanaha sudah ada sebelum perang satu abad antara kerajaan Hulondalo dan kerajaan Limutu terjadi. Ketika itu, Spanyol dan Portugis sudah wara-wiri di Gorontalo dan mencoba mempengaruhi raja-raja di Gorontalo dengan tujuan untuk menguasai sumber daya alam.
“Posisi benteng Otanaha sangat strategis karena memantau aktifitas yang terjadi di danau. Danau ini melalui sungai Topodu bisa tembus ke laut Gorontalo. Bahkan pada tahun 1900-an, kakek saya yang berasal dari Bone, Sulawesi Selatan naik perahu hingga menyusuri wilayah saat ini yang disebut jembatan jodoh.”
Selain untuk memantau apa-apa yang terjadi di danau Limboto, pada masa kekuasaan raja Panipi, benteng Otanaha menjadi pertahanan dalam strategi perang melawan Belanda yang datang dari arah laut di Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo. Namun yang menjadi striker adalah pasukan Bubohu atau pemukul, yang saat ini terkenal menjadi tempat wisata dengan nama Desa Bubohu Bongo.
“Pasti orang akan bertanya-tanya mengenai posisi benteng Otanaha terhadap danau Limboto. Sayangnya, danau itu kini banyak mengalami perusakan dan pendangkalan. Daratan telah nampak di mana-mana. ”
***
Sore yang terik di awal April 2015. Miman Adam duduk sendirian di museum Soekarno. Foto-foto Soekarno yang garang dalam berorasi itu terpajang di dinding bercat putih seolah memandang dirinya. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara dua orang remaja putri.
“Om, boleh torang foto di dalam museum ini?”
“Boleh, boleh. Silahkan.”
Miman kemudian membiarkan remaja-remaja itu berpose dengan latar Soekarno. Ia keluar dari museum dan menuju mulut danau Limboto. Miman adalah penjaga museum Soekarno yang letaknya di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Ia baru menjabat sebagai penjaga museum kurang lebih lima tahun lamanya. Ia melanjutkan tugas ayahnya, Hiko Adam, sebagai penjaga museum yang meninggal pada tahun 2012. Dengan tugas sebagai penjaga museum ini, berarti ia juga berstatus sebagai tenaga honor pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo. Setiap bulannya, Miman menerima intensif sebesar Rp 1,3 juta.
Museum itu, dahulunya adalah pelabuhan danau Limboto. Dia berubah menjadi museum Soekarno lantaran pada tahun 1950, presiden pertama Indonesia itu datang ke Gorontalo dengan menggunakan pesawat Amphibi dan mendarat di danau. Enam tahun kemudian, tepatnya di tahun 1956, untuk kali keduanya Soekarno datang di tempat yang sama. Dalam prasasti yang ditanda tangani oleh putrinya, Megawati ketika menjabat sebagai Presiden pada tahun 2002, ditulis bahwa kedatangan Soekarno untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Desa Iluta, di danau Limboto.
“Tapi sekarang, danau Limboto ini kalau musim hujan akan meluap. Rumah-rumah bisa tergenang. Kalau musim kering, di sini akan jadi daratan. Bahkan danau ini akan jadi lapangan sepak bola,” kata Miman.
Tangannya menunjuk pada sebuah perahu yang seperti terdampar di lumpur padat penuh eceng gondok. Tidak jauh dari situ, dua buah perahu bebek yang dibuat untuk wisatawan, seolah tak pernah tersentuh air danau.
Pemerintah provinsi Gorontalo sendiri terus berupaya melakukan penyelamatan danau Limboto. Rusli Habibie, gubernur Gorontalo, dalam rilis yang dikirimkan kepada sejumlah media mengusulkan pengelolaan danau Limboto menjadi daerah otonom khusus dengan membentuk Otorita Danau Limboto. Otorita tersebut dikelola oleh pemerintah pusat. Badan ini diharapkan dapat menggabungkan semua kementrian atau lembaga untuk mengeroyok upaya revitalisasi dan penyelamatan danau yang kondisinya kian kritis.
Menurutnya pembenahan danau Limboto tidak cukup bila hanya dikerjakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum (PU) yang saat ini tengah melakukan pengerukan dan revitalisasi danau. Masalah lingkungan dari hulu sungai, masalah perikanan, pertanian dan pariwisata juga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
“Sekarang kan baru dikerjakan oleh Kementrian PU. Perlu diingat, danau itu juga harus diselamatkan dari hulunya. Bagaimana penghijauan dari gunung bahkan disekitar danau. Di situ juga ada nelayan dan aneka biota ikan yang perlu diselamatkan. Kita juga berharap danau ini akan jadi destinasi wisata yang menarik.”
Danau Limboto disebut-sebut sebagai satu dari 15 danau kritis yang menjadi prioritas nasional untuk diselamatkan. Sejak tiga tahun terkahir, danau Limboto terus mendapat perhatian dari pemerintah pusat untuk revitalisasi. Saat ini tengah dikerjakan proyek pengerukan endapan lumpur serta pembangunan pintu air sungai. Tahun 2015 dana APBN melalui Balai Sungai Wilayah Sulawesi II mencapai hampir 300 Milyar Rupiah.
“Kalau hanya mengandalkan dana APBD terus terang itu mustahil. Bayangkan APBD kita hanya 1,4 trilyun, pasti tidak akan cukup. Olehnya saya sudah panggil Kepala Bappeda, kita akan menyurat resmi ke pemerintah pusat untuk diusulkan.”
Agar danau Limboto ini terus mendapat perhatian pusat, Rusli Habibie juga kerap kali menemui Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla. Topiknya adalah usulan pembentukan badan Otorita Danau Limboto, serta mengusulkan konsep Hutan Manunggal Gorontalo. Hutan Manunggal merupakan konsep penghijauan yang melibatkan TNI dan Polri. Hutan Manunggal menyasar penghijauan di areal kritis danau Limboto serta di sekitar 23 hulu anak sungai yang mengairi danau tersebut.
“Kami sudah sampaikan konsep kepada Presiden dan disambut dengan baik. Menurut Presiden konsep ini sangat baik dan bisa menjadi percontohan untuk daerah lain,” kata Rusli Habibie.
“Nah, penghijauan itu akan bekerjasama dengan TNI dan Polri. Sebab selama ini ada anggaran, baik APBN maupun APBD namun hasilnya tidak terlihat karena hanya diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu kontraktor; di tanam hari ini satu tahun kemudian mati. Selain sumber daya TNI yang cukup, mereka juga teruji khususnya dalam medan yang sulit.”
Ide ini bahkan telah disampaikan Rusli Habibie kepada Kepala Satuan Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ketika berada di Kantor Mabes TNI AD. Usai ketemu di Mabes TNI, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama TNI kemudian menindaklanjutinya. Salah satunya melalui penandatangan perjanjian kerjasama. TNI AD mengaku siap mengerahkan segala sumber daya untuk bisa mensukseskan program penyelamatan danau tersebut.
Pada akhir 2014 lalu, pemerintah setempat juga telah mencanangkan pembangunan pintu air sungai Topodu yang terletak di bibir danau Limboto. Pembangunan pintu air ini merupakan bagian terintegrasi dari pekerjaan revitalisasi danau Limboto. Selain untuk mengendalikan debit air saat musim kemarau tiba, pintu air juga berfungsi untuk mencegah banjir yang disebabkan meluapnya danau Limboto.
Hadir dalam pencanangan itu adalah Kepala Balai Sungai Sulawesi Wilayah II, Valiansyah. Menurutnya proyek revitalisasi Danau Limboto ini menelan anggaran lebih kurang Rp 700 Milyar yang bersumber dari Kementrian PU. Rp 300 Milyar Rupiah di antaranya sudah terserap untuk proyek tersebut.
“Untuk pembangunan pintu air ini sendiri, lebih kurang menghabiskan anggaran Rp 170 Milyar. Dari pintu air kita akan bangun kanal panjangnya 2 Kilometer ke arah sungai Bulango. Harapannya nanti ketika banjir datang, airnya tidak meluap ke rumah warga,” ungkap Valiansyah.
Selain pembangunan pintu air, proyek revitalisasi danau juga meliputi pengerukan sedimentasi danau serta pembangunan tanggul di pinggir danau.
Sebelumnya, akademisi Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Hasyim ketika saya temui menilai bahwa manusia telah mempercepat kerusakan danau Limboto. Kerusakan non-teknis lebih disebabkan oleh kebijakan pengelolaan danau Limboto dan pengelolaan sumber daya alam secara umum oleh pemerintah daerah. Bahkan saat ini, katanya, meskipun sedang dilakukan pengerukan danau, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah danau Limboto, karena di daerah hulu, hutannya tidak diperbaiki.
Belum lagi saat ini pemerintah di Kabupaten Gorontalo sedang gencar-gencarnya kerjasama dengan perusahaan perkebunan sawit di wilayah yang merupakan hulu danau Limboto.
“Belum ada sawit saja danau rusak, apalagi kalau sudah ada sawit. Danau Limboto sakit karena kegiatan di sekitarnya, bukan karena semata ada aktifitas di dalamnya,” tegas Hasyim.
Sementara menurut Direktur perkumpulan Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda), Ahmad Bahsoan, penyelamatan danau Limboto yang sedang kritis adalah pembenahan di daerah hulu. Ia mengatakan, kalau pemerintah memberikan izin-izin pertambangan atau perkebunan skala besar di daerah hulu, maka itu sama saja bohong karena akan semakin membuat danau Limboto yang berada di hilir menjadi semakin sakit.
Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup Riset dan Teknologi provinsi Gorontalo, luas danau Limboto pada tahun 1932 adalah 8.000 hektar dengan kedalaman 30 meter. Tahun 1970 luasnya mencapai 4.500 hektar dan kedalamannya mencapai 15 meter. Tahun 2003, luas danau 3.054,8 hektar, kedalamannya menyusut jadi empat meter.
Tahun 2010, luas danau 2.537,2 hektar dengan kedalaman tinggal 2 sampai 2,5 meter. Lalu pada tahun 2012, luas danau Limboto tersisa 2.500 hektar dengan kedalaman 1,876 sampai 2,5 meter.
Menurut Alim Niode, perhatian ke danau Limboto saat ini hanya bersifat aksesoris semata. Terlalu banyak kepentingan di dalamnya yang bersifat politis dan pendekatan proyek semata. Ini merupakan perhatian orang-orang yang kalah.
Dalam cerita perdamaian kerajaan Hulondalo dan kerajaan Limutu, salah satu janji yang diucapkan di danau Limboto adalah jangan sampai danau surut. Jika itu terjadi, dikhawatirkan akan terjadi peperangan kembali. Senjata-senjata kerajaan telah tertanam di danau Limboto.
Kini, di sekitar danau Limboto sudah terlalu banyak yang berubah. Pemukiman penduduk telah banyak berdiri. Keramba ikan telah membentuk koloni sendiri, di tengah atau pinggiran danau. Pun eceng gondok yang tumbuh di mana-mana seperti sebuah pulau. Namun benteng Otanaha tidak banyak yang berubah. Dari puncak benteng, danau terlihat dengan jelas. Benteng ini seolah menjadi saksi bisu kehancuran danau Limboto.***
