Oleh Defri Sofyan
Jalan H.B. Jassin atau yang lebih dikenal dengan Jalan Agussalim adalah salah satu jalan terpanjang sekaligus terpadat yang ada di Kota Gorontalo. Jarang kita menemukan rumah warga di kiri kanan jalan ini, tapi kita akan banyak menemui rumah makan, bengkel motor, toko ritel, toko elektronik hingga rumah makan cepat saji terkenal KFC dan McDonald’s berada di jalan ini.
Biasanya pada sore menjelang malam, jalan itu berada di puncak kemacetan, orang-orang entah dari dan akan ke mana memadati kedua lajur jalan. Minimnya tempat parkir membuat banyak pengendara tanpa merasa berdosa memarkir kendaraannya di bibir jalan yang sempit itu, klakson yang saling sahut dan pengendara motor yang main salib menambah riuh suasana.
***
Di antara kendaraan yang lalu lalang itu ada satu motor yang bergerak lambat. Motor itu dikendarai oleh seorang bapak yang memboncengi anak dan istrinya. Mereka terganggu dengan apa yang mereka lihat: pemandangan seorang anak kecil diminumkan susu oleh ibunya. Ibu dan anak itu tampak kotor dan berpakaian compang camping, duduk beralaskan kardus di trotoar jalan tepat di samping pintu masuk McDonald’s, di depan mereka terparkir gerobak sampah yang kotor.
“Kenapa harus mengemis makanan dan duduk di tempat kotor jika ada tempat bersih dan banyak makanan (McDonald’s) yang tak jauh dari mereka?” gumam Chris bapak si pengendara motor itu dalam hati. Chris sadar pertanyaannya naif, tapi itulah yang muncul di benaknya petama kali saat menyaksikan pemandangan itu.
“So tidak ada keluarga dorang itu ati sampe so bagitu? (apakah mereka sudah tidak ada keluarga sampai harus seperti itu?)” ujar Chris menirukan istrinya yang mengomentari pemandangan itu. Sementara anaknya kata Chris, hanya memandangi diam-diam sesuatu yang mungkin baru pertama kali dia lihat.
Seperti Chris dan istrinya, banyak memang yang tidak mau percaya gelandangan yang ada di Kota Gorontalo itu adalah orang lokal, orang Gorontalo. Seperti pernyataan Wali Kota Gorontalo Marten Taha pada Oktober 2019 kemarin, dia menyatakan hampir semua gelandangan dan pengemis di Kota Gorontalo hanyalah pendatang. Klaim ini menurutnya berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Gorontalo kepada gelandangan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Gorontalo.
Banyak orang akan bertanya di mana keluarga mereka? Karena umumnya di Gorontalo yang belum terlalu urban ini, lahan kebun masih melimpah untuk menjadi sumber pangan, keluarga dan tetangga masih lazim saling tolong menolong, dan bagi orang lokal yang keluarganya beberapa generasi sudah tinggal di Gorontalo, biasanya masih mempunyai tanah dan rumah warisan keluarga untuk ditinggali.
Tapi anggapan tersebut tidak sepenuhnya berlaku bagi Sri Wahyuni Huntua (36), warga Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Ibu yang dilihat keluarga Chris ketika lewat di McDonald, Jalan H.B. Jassin itu.
Wahyuni sudah lima tahun lamanya menjadi pemulung menggantikan suaminya yang telah pincang kaki akibat kecelakaan. Suaminya sedari awal memang sudah memulung, di samping juga membuka jasa perbaikan alat-alat elektronik di rumah mereka. Sekarang Wahyuni yang memulung sementara suaminya di rumah membuka jasa perbaikan barang elektronik harian, seperti kipas angin, kulkas dan AC yang rusak.
Keluarga mereka menjadi bukti tidak semua gelandangan adalah pendatang seperti yang dinyatakan oleh Wali Kota dan disangkakan banyak orang. Mereka mempunyai rumah dan KTP yang berkedudukan di Kota Gorontalo, dan keluarga mereka juga adalah tetangga mereka.
“Tapi mereka (keluarga) juga susah, punya rumah tangga masing-masing. Kalau ada kelebihan barulah memberi. Keluarga tidak ada yang malu, karena bagi mereka yang penting halal,” ujar Wahyuni.
Wahyuni mengaku, untuk mendapatkan pekerjaan yang dianggap layak haruslah mempunyai minimal ijazah SMA, sesuatu yang tak dipunyai olehnya dan suaminya. Ditambah dengan sejumlah alasan lainnya, maka memulung menjadi pilihan bagi mereka.
“Saya turun pagi jam 8 dan pulang jam 8 malam dapat 50 ribu rupiah waktu dulu sebelum corona. Sekarang sudah susah, karena sudah banyak orang yang kerja begini, ada yang di bendi, bentor, mobil,” kata Wahyuni.
***

Kesusahan Wahyuni meningkat saat pandemi datang. Pada awal pandemi, ketika pembatasan sosial berskala besar pertama kali diberlakukan di Gorontalo, Wahyuni merasakan kesusahan yang belum pernah dialaminya selama dia memulung. Sebabnya, aktivitas di luar rumah dibatasi hanya sampai pukul 17.00, waktu memulungnya menjadi berkurang.
Sekarang walaupun tidak ada pemberlakuan jam malam, masih ada masalah lainnya yang harus dia hadapi, yakni harga jual sampah daur ulang turun yang akan sama-sama mengurangi penghasilannya tiap hari. Wahyuni memulung beragam jenis sampah yang nanti akan didaur ulang. Seperti dus, kertas, botol dan gelas air kemasan, dan logam.
Sebelum pandemi, Wahyuni mendapat penghasilan 50 ribu rupiah setiap harinya. Tapi sekarang dia hanya mendapat 12 ribu per hari.
“Sebelum corona, sampah plastik itu 2.500 satu kilo, sekarang hanya 1.300, gelas air minum kemasan bersih yang dulunya 5.000 sekarang 3.500. Cukup sih cukup, tapi susahnya itu sangat terasa.”
Wahyuni dan suaminya harus menanggung empat orang anak. Tiga anak tertua semuanya perempuan dan sementara mengenyam pendidikan SMP, anaknya terakhir laki-laki dan baru akan berumur dua tahun di Januari mendatang (2021).
Di sisi lain, Wahyuni merasa beruntung karena pandemi ketiga anaknya hanya sekolah dari rumah dengan sistem daring, karena jika sekolah seperti biasa, dia harus memikirkan jajan kedua anak perempuannya itu.
“10 ribu untuk satu orang, dua orang dua puluh ribu setiap hari. Sekarang hanya pulsa, itu pun untungnya mereka menerima bantuan pulsa dari pemerintah.”
Saat berangkat memulung, kedua anaknya yang tertua ditinggal di rumah bersama ayah mereka, sedangkan anaknya yang paling bungsu dibawanya serta karena tidak ada yang bisa mengasuhnya di rumah selama 12 jam dia keluar. Dia tidak begitu mengkhawatirkan kondisi suami dan anak-anaknya di rumah.
“Ya untung ketiga anak saya itu sudah bisa memasak sendiri, jadi saya tidak khawatir,” kata Wahyuni.
Di tengah pandemi ini Wahyuni mencoba mengakses beberapa bantuan dari pemerintah terkait Covid-19 tapi tak pernah dia dapatkan. Alasan yang dia dengar adalah karena dia sudah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Kemarin itu saya menyaksikan mereka (aparat pemerintah) bagi-bagi sembako di tetangga-tetangga saya, rumah saya dilewat. Saya melihat banyak beras yang mereka bagikan. Alhamdulillah, saya tidak dapat dari mereka, tapi justru dari orang-orang di jalan saya dapat banyak beras,” kata Wahyuni.
Selain memulung dan jasa perbaikan alat elektronik milik suaminya, dia juga membuka warung kecil di rumah. Tapi naas, pandemi membuat warungnya tutup. Tidak banyak yang Wahyuni harapkan ke depan, hanya modal untuk memulai lagi usaha kecil sebagai tambahan penghasilan sehari-hari keluarganya.
Pendapatan Wahyuni sebenarnya juga tidak hanya didapatnya dari memulung. Ketika menyusuri setiap tempat sampah untuk memulung, dia akan singgah duduk berlama-lama di torotar jalan, seperti yang biasa dia lakukan di samping gedung McDonald’s. Dalam pemberhentiannya itu, tak sedikit orang datang memberinya uang atau makanan, dan dia sama sekali tak menolak.
“Saya pernah ditegur Satpol-PP, tapi saya bilang saya berhenti ini bukan bermaksud mengemis, tapi istirahat. Saya bilang: ‘Coba Bapak yang jalan dorong gerobak seperti saya, tentu capek kan?'” kata Wahyuni meniru kejadian saat dirinya hampir ditangkap Satpol-PP.
***
Memang susah mengategorikan Wahyuni sebagai pengemis, karena alasannya cukup rasional. Dia juga tidak mengulurkan tangannya meminta kepada orang-orang yang lewat, merekalah yang datang untuk memberikannya sesuatu.
Namun Endang Hulumudi, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, mempunyai pandangan lain soal apa yang dilakukan Wahyuni.
Kata Endang, “itu modus, sudah banyak yang seperti itu yang kita tertibkan. Bagaimana orang tidak akan memberinya uang atau sesuatu kalau dia memulung tapi membawa anak kecil? Itu kan menjual iba namanya.”
Pada data yang mereka himpun, ada 44.510 orang di Kota Gorontalo yang masuk ke dalam daftar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2020. Jumlah itu berasal dari 25 kategori, dan uniknya pemulung menjadi salah satu kategori, yakni sebanyak 113 orang.
“Sebenarnya pemulung itu tidak masuk dalam PMKS, karena itu adalah sebuah pekerjaan, tapi karena kami sering dapati kebanyakan hanya modus, maka kami masukkan untuk selanjutnya akan kami telusuri lagi kebenarannya, apakah mereka benar-benar pemulung ataukah hanya modus untuk mengemis?” kata Endang.
Bagi Endang cara untuk memutus mata rantai pengemis bermodus adalah dengan “memberikan efek jera”, bahkan dirinya sangat berharap pada tahun depan akan ada peraturan daerah tentang gelandangan dan pengemis, yang di dalamnya akan mengatur adanya sanksi bagi orang yang memberikan uang kepada pengemis.
Djemi Radji, Koordinator Jaringan Gusdurian Gorontalo, mempunyai pandangan berbeda terkait langkah apa yang harusnya dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai gelandangan dan pengemis.
Alih-alih razia atau memberikan efek jera layaknya memperlakukan kriminal, menurutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah selain mendata secara kuantitatif jumlah PMKS tersebut, juga harusnya ada data kualitatif tentang mereka yang menjelaskan kondisi spesifik masing-masing individu.
“Pemerintah kan punya banyak perangkat hingga ke kelurahan, ada kepala RT/RW, Lurah, dan juga perangkat yang lain. Mestinya itu menjadi instrumen yang cukup bagi pemerintah untuk mengetahui kondisi masyarakatnya,” ujar Djemi.
Menurut Djemi, jika pemerintah bisa tahu kondisi secara spesifik masyarakatnya, pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat dan akhirnya bisa memutus mata rantai kemiskinan yang menjadi akar masalah-masalah sosial seperti yang menimpa Wahyuni.
“Ada masyarakat yang butuh fasilitas untuk menunjang usahanya, ada juga yang butuh uang tunai untuk modal memulai usaha, semuanya tergantung kondisi masing-masing orang,” ujar Djemi.
Sikap pemerintah yang seolah tidak tahu apa langkah yang tepat untuk diberikan kepada warganya yang kesusahan secara ekonomi, terlebih pada kondisi pandemi seperti saat ini, menurut Djemi justru akan berpotensi menambah jumlah orang-orang miskin dan gelandangan.
“Orang-orang kesusahan sekarang, apalagi mereka yang sebelumnya telah susah, hidup dari memulung bahkan meminta-meminta, seharusnya pemerintah bisa segera menyikapi dan membuat langkah yang tepat terkait ini,” ujar Djemi.
Di tengah ketidakjelasan langkah pemerintah kepadanya, Wahyuni telah mengatakan dengan jelas kepada saya, bahwa yang dinginkannya adalah modal agar bisa memulai sebuah usaha atau melanjutkan usaha warungnya yang telah mati akibat corona. Dan mungkin agar bisa berhenti mendorong gerobak dan menjual iba seperti pandangan orang-orang kepadanya.***
2 comments