Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bersama Asosisasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI) serta beberapa aktivis pro-demokrasi membuat diskusi dengan tema “Papua Barat adalah Negara Berdaulat” dalam rangka untuk memperingati hari dimulainya Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) 19 Desember 1961.
Diskusi itu dilaksanakan secara terbuka di Asrama Cendrawasih, Kota Gorontalo (19-12-2023). Dihadiri tidak hanya oleh mahasiswa asal Papua namun juga oleh beberapa mahasiswa asal daerah lain yang kuliah di Gorontalo.
Setelah diskusi, mereka mengadakan jumpa pers dan menyebarkan siaran pers sebagai upaya untuk memublikasikan hasil diskusi mereka.
Manfred Enombere sebagai salah satu penanggung jawab kegiatan mengatakan, bahwa kegiatan serupa tidak hanya diselenggarakan di Gorontalo, namun juga dilakukan serentak di daerah-daerah lain.
“Bentuknya macam-macam, tergantung kondisi teman-teman di masing-masing daerah. Ada yang bikin diskusi, doa bersama atau bahkan unjuk rasa. Kegiatan ini juga rutin kami lakukan setiap tahun,” kata Manfred saat diwawancarai (20-12-2023).
Dalam diskusi mereka membahas tentang bagaimana Operasi Trikora 1961–1962 menjadi awal dari aneksasi Papua oleh Indonesia. Sejak saat itu gagasan kemerdekaan bangsa Papua dianggap sebagai isu separatis oleh Indonesia. Konflik yang menyebabkan terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua hingga saat ini.
Seperti yang dikutip pada Kompas.id, Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Wilayah Papua Frits Ramandey mengatakan bahwa ada 54 kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dalam kurun Januari–Agustus 2023.
“Kegiatan ini secara umum ditujukan untuk mendorong agar Papua mendapatkan perhatian dunia internasional. Mengingat kasus-kasus pelanggaran HAM terus terjadi di Papua. Saat ini saja ada ratusan hingga ribuan orang yang menjadi pengungsi akibat konflik ini,” ujar Manfred.
Pada siaran pers yang mereka sebarkan, menyebutkan 12 sandi operasi militer yang dilakukan pasca-Operasi Trikora, baik yang dilakukan di Papua maupun di luar Papua. Pihak mereka menganjurkan untuk membahas operasi-operasi militer itu dengan beragam bentuk, seperti diskusi, mimbar bebas, ritual kerohanian, dan unjuk rasa.
Selain itu mereka juga menyiarkan beberapa pernyataan sikap dan tuntutan, di antaranya adalah: Mendesak agar Indonesia mengakui kemerdekaan bangsa Papua Barat; gencatan senjata dan perundingan damai antara TNI-Polri dengan TNPB-OPM; menghentikan kriminalisasi terhadap semua aktivis kemanusiaan; dan menghentikan kapitaliasi terhadap tanah-tanah adat.
Reporter: Defri Sofyan
