Image default
Feature/Indepth Stories

Terhimpit di Instalasi Jiwa RSUD Tombulilato

Oleh: Franco Bravo Dengo

Gedung instalasi jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tombulilato mempunyai masalah klasik berupa daya tampung yang minim. Sementara itu, di masa pandemi Covid-19 ini, permintaan merujuk pasien Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) meningkat.

***

Setelah melewati selasar demi selasar. Sebuah papan imbauan dengan tinta berwarna merah darah menyambut kedatangan saya: “DILARANG BERKUNJUNG KE RUANG JIWA SELAIN KELUARGA PASIEN JIWA”. Kala itu, selain angin, tak ada yang lalu-lalang di bagian penghujung RSUD Tombulilato, Senin (20/10/2020), sekitar pukul 19.00 Wita.

Manan Pakaya (42) terlihat hati-hati membuka gerbang besi yang nampak dipenuhi karat. Suasana hening. Tak lama berselang dia mempersilahkan saya masuk ke dalam gedung instalasi jiwa tersebut; tempat rehabilitasi dan rawat inap para pasien ODGJ.

Pria yang biasa disapa Neno ini bertugas sebagai hubungan masyarakat Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di RSUD Tombulilato. Dia merupakan satu dari sedikit pegawai yang mengabdi lama di rumah sakit ini, bekerja sejak tahun 2005, saat rumah sakit pertama kali beroperasi.

Tak jauh, hanya beberapa langkah dari gerbang tadi, gedung berjeruji besi langsung berhadapan dengan saya. Di dalamnya, lebih dari tujuh pria berambut cepak menatap dengan raut wajah beragam: ada yang senyum-senyum sendiri, ada yang tertawa, ada yang menatap sinis, sedang lainnya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing.

Di bagian samping kanan gedung itu, dari dalam ruangan lainnya nampak seorang wanita berdiam diri di depan jendela, wajahnya terlihat dari sela-sela pembatas kayu. Rambutnya kusut, tatapannya kosong, sesekali ia melambaikan tangan.

“Mahilamohuwalingo watiya! (Saya ingin pulang!)”

“Ganti celana! Ganti celana! Saya sudah buang air besar di celana!”

Suasana seketika riuh dengan teriakan-teriakan dari pasien ODGJ.

“Harap maklum. Beginilah kondisi di sini,” ujar Neno.

Saat ini instalasi jiwa di RSUD Tombulilato menampung 22 pasien, terdiri dari 17 laki-laki dan 5 perempuan. Jumlah ini melebihi kapasitas seharusnya yang, maksimal menampung 15 pasien. Bahkan, diungkapkan Neno, di masa Pandemi Covid-19 ini permintaan merujuk pasien ODGJ meningkat, terutama pada awal masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Ada banyak pasien yang sedang mengantre. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. (Ruangan) kami terbatas. Dengan pasien-pasien yang ada sekarang saja, kami harus banyak bersiasat agar pelayanan kepada mereka tetap maksimal,” katanya.

RSUD Tombulilato berlokasi di jalan trans Sulawesi, Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Rumah sakit ini adalah satu-satunya rumah sakit yang memiliki instalasi jiwa di Provinsi Gorontalo. Tak heran jika umumnya masyarakat Gorontalo menganggap rumah sakit ini adalah rumah sakit jiwa.

Memang sejak beroperasi tahun 2015, instalasi jiwa di RSUD Tombulilato mempunyai masalah klasik perihal daya tampung yang terbatas.

“Pernah total sampai 40 lebih pasien yang kami rawat. Anda bisa bayangkan bagaimana kekacauan di dalam sini waktu itu,” jelas Neno.

Pada awal masa PSBB, pihak RSUD Tombulilato mengubah mekanisme penerimaan pasien ODGJ. Setiap pasien yang masuk harus melewati tes cepat atau rapid test terlebih dahulu di Puskesmas. Selain karena memang ruangan yang sudah penuh, mekanisme inilah yang membuat banyak keluarga pasien akhirnya urung merujuk pasien ke instalasi jiwa RSUD Tombulilato.

Malam makin larut. Terpaan angin laut makin terasa menusuk kulit. Sebab keberadaan gedung instalasi jiwa ini hanya berjarak 40 meter dari laut. Para pasien mulai mengambil posisi ke tempat peristirahatan masing-masing. Beberapa pasien menempati ruang Unit Gawat Darurat (UGD) instalasi jiwa, ruangan yang terpaksa ditempati karena tak ada lagi kamar yang tersedia.

Setiap kamar dipenuhi lebih dari 5 pasien. Di ruang yang sempit itu, para pasien saling berbagi ruang, namun tak jarang juga bertikai. Beberapa pria tidur melantai di selasar tepat berdekatan dengan jeruji besi. Salah satu pasien tidur dengan kaki terikat rantai.

“Dia (pasien yang dirantai) sudah lebih dari dua kali mencoba melarikan diri. Mungkin karena tidak tahan dengan ruangan di sini yang selalu penuh dan sempit,” ungkap Neno.

Neno menambahkan, sejauh ini sudah banyak kasus pasien ODGJ yang melarikan diri dari RSUD Tombulilato: ada yang ditemukan dan kembali dirawat, ada pula yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Gedung instalasi jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tombulilato mempunyai masalah klasik berupa daya tampung yang minim. Sementara itu, di masa pandemi Covid-19 ini, permintaan merujuk pasien Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) meningkat. Foto: Franco Bravo Dengo.

 

Merawat di tengah keterbatasan

Ahmad Kallana (26) masih ingat betul kekacauan di instalasi jiwa ketika ada tiga orang pasien ODGJ yang dinyatakan reaktif Covid-19, setelah dites cepat, medio April kemarin. Dadanya terasa sesak, dan tak menyangka jika virus yang menakutkan itu sudah berada di lingkaran aktivitasnya, pada pasien-pasien yang sehari-hari bergumul dengannya.

Gorontalo merupakan daerah terakhir di Indonesia yang terpapar Covid-19. Waktu itu, umumnya ada anggapan bahwa jika ada orang yang sekalipun hanya dinyatakan positif atau reaktif pada tahap tes cepat, maka orang tersebut berbahaya dan harus dijauhi. Stigma inilah yang menjadi teror tersendiri, tak terkecuali bagi petugas medis seperti Ahmad.

Saat menerima informasi mengenai hasil tes cepat pasien ODGJ tersebut, Ahmad memang sedang lepas piket. Barulah keesokan harinya, sebelum berangkat untuk memenuhi jadwal piket, dia tidak bisa membohongi diri sendiri akan hadirnya ketakutan risiko terpapar Covid-19. Ahmad bertarung dengan perasaan dilema, hingga pada akhirnya, nuranilah yang menguatkan dia untuk melangkahkan kaki.

“Mereka tanggung jawab saya,” kata Ahmad, mengingat kembali momentum itu.

Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini memang masih terhitung baru bertugas di instalasi jiwa RSUD Tombulilato. Dia bergabung di RSUD Tombulilato tahun 2018, lalu dipindah-tugaskan ke instalasi jiwa terhitung sejak awal tahun 2020. Namun begitu, kecintaannya kepada para pasien ODGJ lebih panjang dari masa baktinya itu.

Ahmad bercerita, tiga pasien yang dinyatakan reaktif tersebut langsung dipisahkan dari pasien lain. Tapi masalah lain muncul, karena semua ruangan di instalasi jiwa penuh, tak ada tempat untuk dijadikan lokasi karantina atau ruang isolasi bagi ketiganya. Alhasil, sebuah ruangan tempat menampung barang-barang bekas pun dijadikan alternatif.

Selama masa perawatan, Ahmad mengaku tak lagi banyak memperhitungkan keselamatan dirinya sendiri. Yang terpenting baginya adalah, para pasien tersebut mendapatkan perawatan, meskipun di tengah keterbatasan dan tantangan teknis.

“Pasien ODGJ itu tidak memikirkan soal jaga jarak dan lain-lain. Jadi, saya yang benar-benar harus berpikir ekstra,” katanya.

Belum lagi, lanjut Ahmad, pada awal masa PSBB pihak rumah sakit kekurangan masker. Dalam sehari piket, dia hanya bisa mengenakan satu masker, sesuai aturan rumah sakit untuk menyiasati kelangkaan masker yang terjadi saat itu.

Atas temuan pasien reaktif itu. Praktis, instalasi jiwa RSUD Tombulilato melakukan karantina wilayah atau lockdown; sama sekali tidak menerima pasien masuk maupun keluar. Begitu juga dengan pemberlakuan pembesukan pasien yang ditiadakan. Di dalam ruang sempit itu, Ahmad dan petugas medis lain menutup diri bersama para pasien ODGJ.

Setelah dirawat, dikarantina selama 14 hari, pasien-pasien reaktif tersebut akhirnya berangsur pulih, tak lagi menunjukan gejala-gejala flu dan demam seperti sebelumnya. Dan setelah dites cepat yang kesekian kali, hasilnya negatif.

Ahmad sangat dekat dengan pasien-pasien ODGJ yang menemani hari-harinya. Kedekatan itu terbentuk dengan sendiri. Banyak pengalaman suka maupun duka yang dia alami selama menjadi perawat di instalasi jiwa RSUD Tombulilato. Dia mengaku bangga, bisa membantu para pasien ODGJ melewati masa-masa terpuruk hingga sembuh.

“Saya tuh pernah disiram, dipukul, dimaki setiap hari. Tapi ada kebahagiaan tersendiri ketika melihat mereka sembuh,” katanya. Dia pun berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan jiwa.

“Agar para pasien ODGJ yang dirawat di sini, atau mereka yang masih banyak mengantre di luar sana, bisa mendapatkan hak pelayanan yang baik.”

Tak hanya persoalan klasik soal daya tampung yang minim, instalasi jiwa di RSUD Tombulilato juga punya persoalan yang tak kalah pelik, yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM). Secara administratif, jumlah perawat di sana hanya berjumlah 9 perawat, 1 dokter spesialis kesehatan jiwa dan sama sekali tidak memiliki tenaga psikiater. Dengan catatan, dokter spesialis kesehatan jiwa baru bergabung tahun 2018.

Sebelumnya, sejak tahun 2015, rumah sakit ini sama sekali tidak memiliki dokter jiwa. Persoalan yang dialami instalasi jiwa di RSUD Tombulilato adalah gambaran kecil bagaimana polemik penanganan kesehatan jiwa di Indonesia.

Sekretaris Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), seperti dilansir cnnindonesia.com mengungkapkan, sebaran dokter jiwa di Indonesia tidak merata. Para psikiater ini cenderung terpusat di pulau Jawa dan menumpuk di Jakarta: Di Pulau Jawa, jumlah dokter ahli jiwa mencapai 676 atau 68 persen dari total keseluruhan. Sebanyak 228 dokter jiwa berada di Jakarta.

“Dokter ahli jiwa masih sangat minim sekali. Data terakhir 987 dokter. Saat ini kami sedang memperbarui data mungkin sudah sekitar 1.000 dokter. Artinya, 1 dokter melayani 250 ribu orang,” katanya.

Padahal, berdasarkan standar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seorang dokter idealnya melayani maksimal 30 ribu penduduk.

RSUD Tombulilato bukanlah Rumah Sakit Jiwa, namun hanya menyediakan instalasi untuk pelayanan dan rawat inap bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), itu pun kondisinya memprihatinkan dan sering over kapasitas. Foto: Franco Bravo Dengo.

 

Butuh Perhatian Khusus

Merujuk data WHO, pada tahun 2017,  perkiraan jumlah penderita gangguan jiwa di dunia adalah sekitar 450 juta jiwa termasuk skizofrenia. Sementara hasil survei Global Health Data Exchange tahun 2017 menyatakan Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah penderita gangguan jiwa terbanyak se-Asia tenggara.

Gangguan kejiwaan atau gangguan mental memang masih menjadi momok bagi Indonesia. Data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan (Riskesdas Kemenkes), pada 2018 sebanyak 282.654 rumah tangga atau 0,67 persen masyarakat di Indonesia mengalami skizofrenia atau psikosis.

Skizofrenia merupakan gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Sedangkan Psikosis merupakan kondisi di mana penderitanya mengalami kesulitan membedakan kenyataan dan imajinasi.

Di tingkat regional, jumlah penyandang gangguan jiwa di Provinsi Gorontalo terbilang cukup tinggi. Sepanjang Januari hingga Juni 2020, tercatat jumlah ODGJ di Gorontalo sebanyak 1.648 jiwa. Meliputi gangguan jiwa ringan hingga berat.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Keswa, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dr. Jeane Dalie, menerangkan fenomena meningkatnya jumlah ODGJ tersebut diketahui saat melakukan penelusuran, dengan melibatkan Puskesmas dan pengelola program kesehatan jiwa.

“Ada beberapa yang ditemukan di jalanan. Mereka sedang jalan kaki dengan perasaan takut dan tatapan kosong. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya (2019) yang berjumlah 1493 ODGJ,” ungkap Jeane.

Kabupaten Gorontalo menempati urutan pertama dalam hal jumlah ODGJ di Gorontalo, yakni sebanyak 672 jiwa; kemudian Bone Bolango sebanyak 272 jiwa; disusul Kota Gorontalo sebanyak 266 jiwa;  Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 160 jiwa; Pohuwato sebanyak 152 orang; serta Boalemo sebanyak 126 jiwa.

“Dari jumlah keseluruhan, tujuh di antaranya sempat melakukan percobaan bunuh diri.”

Ditambahkan Jeane, dalam penanganan gangguan kesehatan jiwa Dinas Kesehatan Provinsi telah melakukan berbagai pelatihan penanganan, baik kepada tenaga medis dan paramedis. Namun, menurutnya, semua kembali lagi ke peran serta keluarga pasien dalam memberikan terapi.

Gorontalo adalah satu dari delapan Provinsi di Indonesia yang belum memiliki rumah sakit jiwa. Padahal dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2014  tentang kesehatan jiwa, pemerintah provinsi wajib menyediakan Rumah Sakit Jiwa.

Hal inilah yang sering disuarakan Direktur RSUD Tombulilato, Milyadi, di berbagai macam forum. Sebagai satu-satunya rumah sakit di Gorontalo yang menyediakan pelayanan terhadap pasien gangguan jiwa, pihaknya mengaku sering kelabakan

“Harus ditegaskan, RSUD Tombulilato bukan Rumah Sakit Jiwa. Kami hanya menyediakan instalasi untuk pelayanan dan rawat inap ODGJ, itu pun kondisinya memprihatinkan, sering over kapasitas,” ujar Milyadi.

Dia mengungkapkan, keberadaan instalasi kesehatan jiwa di RSUD Tombulilato ini terkesan hanya menutupi kewajiban pemerintah untuk membuat rumah sakit jiwa sesuai aturan yang berlaku. Padahal, pada momen-momen tertentu pemerintah mendatangi gedung instalasi kesehatan jiwa tersebut, melihat keadaan di sana, dan berjanji akan meningkatkan fasilitasnya.

“Tinggal realisasinya saja yang belum. ODGJ butuh perhatian khusus,” tegasnya.

Minimnya perhatian terhadap fasilitas dan tenaga layanan kesehatan jiwa, khususnya di daerah-daerah, akhirnya berdampak pada perlakuan diskriminatif dan tidak manusiawi kepada penderita gangguan jiwa. Hal itu terlihat dari masih tingginya kasus ODGJ yang dipasung, dikurung di kandang hewan, korban kekerasan hingga pelecehan seksual.***

 

 

Related posts

Panah Wayer dan Anomali Kenakalan Remaja

Admin

Kisah Tambak Garam di Cagar Alam Tanjung Panjang

Admin

Menikmati Ramona Melancholic, Band Folk dari Pohuwato

Admin

Leave a Comment