lipunaratif.com
Berita

Berdampak ke Hutan Hingga Laut, Megaproyek Pelet Kayu Makin Meluas

Rilis terbaru yang dikeluarkan #KoalisiSaveGorontalo menyatakan bahwa industri pelet kayu (wood pellet) di Gorontalo kian meluas. Sampai saat ini tercatat sepuluh konsesi perkebunan energi di Gorontalo dengan total luas sekitar 282.100 hektar. Meski begitu, saat ini baru empat perusahaan yang beroperasi, yakni PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL), PT Inti Global Laksana (IGL), PT Gorontalo Citra Lestari (GCL), dan PT Gema Nusantara Jaya (GNJ).

Namun, deforestasi di konsesi-konsesi tersebut diperkirakan telah mencapai 9.617 hektar sepanjang tahun 2020-2026.

Perusahaan yang semula pemegang izin hutan tanaman industri (HTI) kini mengembangkan skema Multiusaha Kehutanan (MUK), yakni pengusahaan beberapa jenis usaha kehutanan dalam satu konsesi, untuk memperbesar pasokan bahan baku pelet kayu. GCL dan GNJ adalah dua perusahaan yang telah mengantongi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan skema MUK tersebut. Kayu dari kedua konsesi itu diolah di fasilitas milik PT Gorontalo Panel Lestari (GPL).

Menurut Direktur Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan (JPIK), Zulfianto Biahimo, Peralihan dari PBPH berbasis HTI ke PBPH dengan skema MUK berpotensi memperbesar skema konflik tenurial dengan masyarakat. Temuan JPIK menunjukkan, kawasan lindung di dalam konsesi PT.GNJ menyusut dari 7.652 hektare menjadi 3.713,68 hektare dalam dokumen RKUPH. Sementara itu, dokumen RKUPH PT. GCL 2023-2032 memuat rencana pengembangan kawasan trade karbon di dalam konsesi.

“JPIK Gorontalo menemukan bahwa perubahan skema perizinan dan komoditas perusahaan, dari HTI menjadi perkebunan energi melalui skema MUK, dijalankan tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) dari desa-desa yang berada di dalam konsesi,” Kata Zulfianto.

Sementara itu, di Kabupaten Pohuwato, rencana ekspansi perusahaan PT. Lumintu Ageng Lestari Joyo menuai penolakan. Perusahaan hutan tanaman energi (HTE) dengan skema PBPH ini ditolak oleh pemerintah daerah dan DPRD Pohuwato. Dalam rapat paripurna ke-33 DPRD Kabupaten Pohuwato pada 30 Juni 2026, seluruh fraksi DPRD menyatakan menolak kehadiran perusahaan tersebut.

Perusahaan yang hendak bergerak di sektor kehutanan itu mengusulkan Kecamatan Popayato Barat, Popayato, dan Popayato Timur sebagai wilayah operasi, dengan luas konsesi setidaknya mencakup 38.000 hektare.

Renal Husa, Juru Bicara #KoalisiSaveGorontalo, ketiga kecamatan itu bukan wilayah baru bagi industri ekstraktif. Izin usaha biomassa kayu sudah lebih dulu berada di Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, dan Lemito. Berdasarkan analisis citra satelit #KoalisiSaveGorontalo, sekitar 1.105 hektare hutan alam di Pohuwato telah terdeforestasi pada 2021–2023. 

Menurut Renal, penolakan lintas fraksi di DPRD patut diapresiasi, tetapi tidak boleh berhenti hanya sebagai pernyataan sikap. “Sikap itu harus ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat sebagai pemberi izin,” ujarnya.

Berdasarkan pemantauan koalisi, perusahaan di sektor kehutanan sejauh ini tidak memberikan dampak positif bagi warga yang ada di lingkar konsesi, bahkan tidak memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah tempat perusahaan itu beroperasi. Yang tampak justru meningkatnya kerusakan hutan dan bencana ekologis yang kian masif di wilayah tersebut.

Pada malam 20 Juni 2025, banjir bandang melanda Desa Tuweya dan Desa Bohusami, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato. Kejadian itu setidaknya merenggut dua korban jiwa. Keduanya warga Desa Tuweya, dan merendam ratusan rumah. Menurut BPBD Pohuwato, sekitar 1.235 jiwa di kedua desa terdampak. Sementara BNPB mencatat total 8.995 orang terdampak banjir di Pohuwato saat itu. Ribuan hektare lahan pertanian rusak, dan satu jembatan penghubung jalan Trans-Sulawesi di Kecamatan Lemito bahkan rusak total.

Ekspor yang Bertumpu Pada Sektor Pelet Kayu

Komoditas ekspor utama Provinsi Gorontalo berasal dari sektor kayu dan barang dari kayu, dengan Korea Selatan dan Jepang menjadi negara tujuan ekspor terbesar atas komoditas itu. 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, dalam Berita Resmi Statistik No. 64/10/75 tentang Perkembangan Ekspor dan Impor yang terbit 1 Oktober 2026, mencatat sektor pelet kayu menyumbang US 33,34 juta atau 57,02 persen dari total ekspor selama Januari-Agustus 2026 yang sebesar $58,46 juta.

Volumenya mencapai 240.816 ton, seluruhnya di kirim ke Jepang dan Korea Selatan. Pada Agustus 2026 saja, nilai ekspor ke kedua negara itu mencapai $6,17 juta, sekitar 58 persen dari ekspor di bulan tersebut. Total ekspor untuk kedua negara itu mencapai $10,64 juta atau setara 111,2 miliar dengan kurs Rp18.022 per dolar AS pada 21 Oktober 2026.

Pelet kayu disebut menjadi penyumbang terbesar dari ekspor tersebut. Dengan kata lain, pelet kayu menggendong nilai ekspor Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2024, Bea Cukai bahkan menyebut PT Biomassa Jaya Abadi menyumbang lebih dari 55 persen devisa ekspor Gorontalo. Bahkan pada 27 Agustus 2024, PT BJA menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara atas pencapaian itu.

Bagi #KoalisiSaveGorontalo, hal ini menunjukan bahwa ekspor Gorontalo sangat bergantung pada satu komoditas hasil hutan sebagai andalan ekspor. Seolah daerah ini tidak mampu mengembangkan komoditas unggulan di sektor lainnya. Koalisi menilai ketergantungan ini menutup ruang untuk membuka dan mengembangkan potensi lain di Provinsi Gorontalo.

“Padahal pencapaian yang diraih oleh PT BJA tersebut didapat dengan membabat hutan alam di Pohuwato,” kata Renal.

Pemerintah hanya menilai keuntungan dari nilai uang, tidak mempertimbangkan kerugian ekologis dan sosial yang ditanggung warga.

Dokumen yang Disebut Lengkap, Tetapi Tak Ditemukan di Daerah 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo, dalam pemberitaan Dulohupa.id pada 19 Januari 2024, menyatakan dokumen perizinan perusahaan produsen pelet kayu di Kabupaten Pohuwato, yakni BJA, beserta perusahaan pemasok bahan bakunya IGL dan BTL, telah lengkap.

Untuk memastikan hal itu, Japesda mengirimkan permintaan dokumen AMDAL ketiga perusahaan itu pada 17 Agustus 2026 dengan nomor surat 48/SP/JAPESDA/VIII/2026. Namun, ketika surat dilayangkan dan proses penjemputan dokumen dilakukan, dinas tersebut menyatakan tidak memiliki dokumen itu. Menurut DLHK, karena ketiga perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), dokumennya berada di tingkat kementerian. Pada 1 September 2026, Japesda hanya menerima empat dokumen AMDAL, termasuk dokumen IGL dan BTL yang masih berstatus perkebunan sawit bukan hutan tanaman energi.

Direktur Japesda, Christopel Paino, menilai jawaban DLHK Provinsi Gorontalo itu bertolak belakang dengan dengan pernyataan dinas tersebut pada 2024.

“Kalau DLHK bisa menyatakan dokumennya lengkap, artinya mereka pernah memeriksanya. Lalu mengapa sekarang dokumen itu tidak bisa diakses di daerah?” ujarnya.

Menurut Christopel, situasi ini menunjukkan lemahnya keterbukaan informasi publik dalam perizinan yang berdampak langsung pada ruang hidup warga. Padahal Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, termasuk dokumen lingkungan seperti AMDAL.

Japesda juga melayangkan surat yang sama ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo terkait perizinan BJA, namun jawabannya tetap sama. Dinas tersebut tidak memiliki dokumen perizinan yang Japesda Maksud, menurut dinas itu, karena status perusahaan adalah PMA maka perizinannya tidak keluar dari dinas tersebut, melainkan dari Kementerian Kehutanan.

Sementara itu, Direktur WALHI Gorontalo, Defri Sofyan, mempertanyakan penerapan prinsip FPIC yang seharusnya menjamin pelibatan masyarakat. Riset yang dilakukan oleh WALHI Gorontalo tahun 2025 menemukan bahwa seluruh responden di Desa Lomuli dan Desa Butungale, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi perusahaan terkait rencana HTE, menurut pengakuan mereka, sosialisasi yang dilakukan hanya untuk perkebunan sawit, sebelum izin perusahaan beralih ke tanaman energi.

“Perubahan komoditas dari sawit ke tanaman energi, adalah perubahan besar yang menentukan nasib hutan dan warga. Tanpa persetujuan baru dari masyarakat, izin itu cacat secara sosial. Pemerintah harus meninjau ulang izin tersebut,” kata Defri.

Keputusan dari Pusat, Dampaknya di Tapak 

Izin pemanfaatan dan pelepasan kawasan hutan hanya diputuskan dari meja-meja pemerintahan di tingkat pusat. Koalisi menilai, mulai dari pemberian izin hingga hasil dari aktivitas ekstraktif tersebut semuanya bermuara ke pusat. Devisa hasil ekspor yang kerap dibanggakan sebagai kontribusi bagi Gorontalo pada dasarnya adalah pendapatan perusahaan.

Penerimaan negara dari sektor kehutanan, seperti Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), disetor ke kas pusat. Daerah hanya menerima sebagian, melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima DBH kehutanan sekitar Rp8,7 miliar yang terdiri atas PSDH Rp562,5 juta dan DR Rp8,11 miliar. Angka itu merupakan total dari seluruh pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kehutanan di Gorontalo bukan hanya dari perusahaan pelet kayu.

Itupun dana DR tidak bebas digunakan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH DR) dan Sisa DBH DR, peruntukannya ditentukan khusus untuk kegiatan kehutanan seperti rehabilitasi dan reboisasi kawasan hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta perlindungan hutan. Sebagai gambaran besarnya PNBP yang mengalir ke pusat, Direktur PT BJA, Zunaidi, pada Agustus 2025 mengklaim PT BTL telah membayar PSDH sebesar Rp22,26 miliar serta DR sebesar Rp20,65 miliar dan US$2,88 juta.

Sementara itu, pemerintah daerah dan desa-desa di lingkar konsesi justru menanggung dampak negatifnya. Bencana ekologis kian sering melanda desa-desa di sekitar konsesi; banjir bandang di Tuweya dan Bohusami pada Juni 2025 adalah salah satu contohnya. 

Klaim perusahaan bahwa kehadiran mereka meningkatkan ekonomi warga setempat adalah klaim sepihak yang belum disertai bukti terbuka. BJA Group mengklaim mempekerjakan hampir 1500 orang, 83 persen diantaranya warga lokal. Namun, berdasarkan temuan koalisi, sebagian besar warga lokal yang bekerja di sana berstatus buruh kasar, dan hanya segelintir yang menduduki posisi tinggi. Posisi strategis diisi oleh orang-orang luar dari lingkar konsesi, termasuk dari luar Gorontalo.

Aktivitas Tongkang Ancam Kelestarian Terumbu Karang dan Kehidupan Nelayan 

Pada 21 Agustus 2026, sebuah kapal tunda (tugboat) yang menarik tongkang bermuatan pelet kayu terpantau melintas di perairan depan Desa Torosiaje Laut, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. Perairan ini merupakan wilayah tangkap nelayan tradisional, bukan alur pelayaran kapal angkutan barang berukuran besar.

Melintasnya kapal tersebut membahayakan keselamatan nelayan yang sedang melaut, termasuk nelayan dari Desa Torosiaje Laut dan Desa Torosiaje Serumpun yang menggantungkan hidup pada perairan ini. Perahu nelayan yang berukuran kecil berisiko tertabrak, terseret arus baling-baling, atau kehilangan alat tangkap yang terpasang di laut. Koalisi menduga, pelayaran tersebut melanggar ketentuan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berlaku di Provinsi Gorontalo.

Lintasan kapal tunda dan tongkang di perairan dangkal juga berpotensi merusak terumbu karang dan ekosistem laut di sekitarnya, baik akibat kandasnya tongkang, tali tarik yang menyapu dasar laut, maupun kemungkinan tumpahan muatan dan bahan bakar.

Atas dasar itu, #KoalisiSaveGorontalo mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo untuk segera menyelidiki dugaan pelanggaran ini, dan, jika terbukti, menjatuhkan sanksi tegas kepada pemilik/operator kapal maupun perusahaan pengguna jasa angkutan tersebut. Kami juga meminta pemerintah menetapkan dan mengawasi alur pelayaran yang tidak bersinggungan dengan ruang hidup nelayan tradisional, agar kejadian serupa tidak terulang. 

Related posts

Surati Hanwa Co, Organisasi Masyarakat Sipil Minta Berhenti Pasok Produk Deforestasi Dari Gorontalo

Redaksi

Lewat MTN Market, Maa Ledungga Ramaikan Art Jakarta 2026

Redaksi

Aan Mansyur Jadi Pembicara Bincang Literasi Gorontalo di Liteartsy

Redaksi

Leave a Comment